Mulai 2026, Pemerintah Akan Tarik Pajak dari Media Sosial!

Pajak Media Sosial: Siapa yang Terdampak?

Mulai tahun 2026, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan akan mengenakan pajak atas aktivitas ekonomi yang terjadi di platform media sosial. Ini mencakup:

• Kreator konten yang menerima bayaran (endorsement, sponsor)
• Penjual produk langsung melalui media sosial (live selling, soft selling)
• Influencer dan selebgram yang memperoleh penghasilan dari monetisasi

Penghasilan dari media sosial akan masuk dalam kategori objek Pajak Penghasilan (PPh), dan dapat dikenakan potongan langsung dari platform digital, atau wajib dilaporkan sendiri dalam SPT Tahunan.

Kenapa Kebijakan Ini Diterapkan?

Pemerintah berusaha mengejar potensi penerimaan pajak dari ekonomi digital yang terus tumbuh. Banyak pelaku ekonomi digital belum terjangkau sistem perpajakan tradisional, sehingga regulasi ini diharapkan menciptakan keadilan fiskal.

Selain itu, penerapan pajak diharapkan dapat mendorong pelaku usaha digital untuk lebih profesional, termasuk mengurus legalitas usahanya seperti NIB, NPWP, dan pendirian badan usaha.

Apa yang Perlu Disiapkan Pelaku Usaha?

Sebelum aturan ini mulai berlaku, para pelaku usaha dan kreator media sosial disarankan untuk:

• Membuat atau memperbarui NPWP
• Memiliki NIB sebagai identitas usaha
• Mendaftarkan usaha sebagai CV atau PT untuk kredibilitas dan legalitas
• Mencatat penghasilan secara rapi untuk pelaporan pajak

Kamu Kreator Konten? Saatnya Legalkan Penghasilanmu

Jangan tunggu nanti. Legalitas bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas dan aman.

FAQ Pajak Media Sosial 2026